Yeti Wulandari Bicara Ekonomi Pro Rakyat, Publik Menunggu Aksi Nyata di Depok

 

Wakil Ketua DPRD Depok-Yeti Wulandari 

Pantau Terkini,Depok — Talkshow bertema “Ekonomi Rancage sebagai Pilar Pembangunan Jawa Barat” yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat di Cimanggis, Kamis (16/04/2026), menghadirkan sejumlah gagasan normatif soal penguatan ekonomi daerah. Namun, di tengah paparan tersebut, muncul pertanyaan klasik: sejauh mana konsep “pro rakyat” benar-benar menyentuh realitas warga?

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, tampil sebagai narasumber dengan menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan masyarakat. Ia menyebut tokoh masyarakat sebagai “ujung tombak” stabilitas sekaligus penggerak ekonomi lokal.

Pernyataan itu terdengar ideal. Namun di lapangan, masyarakat kecil justru masih bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang fluktuatif, akses permodalan yang terbatas, hingga minimnya perlindungan terhadap pelaku UMKM dari tekanan pasar besar.

“Penguatan ekonomi daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” ujar Yeti. Pernyataan ini sekaligus membuka ruang kritik: jika bukan hanya pemerintah, lalu sejauh mana negara hadir secara konkret untuk memastikan keadilan ekonomi?

Di tengah tantangan global 2026—mulai dari gejolak geopolitik hingga gangguan rantai pasok—narasi besar seperti kemandirian pangan dan ekonomi berbasis lokal kembali digaungkan. Yeti juga menyinggung pentingnya swasembada pangan sebagai bagian dari agenda nasional.

Namun, persoalan mendasar belum sepenuhnya terjawab. Kemandirian pangan kerap berhenti di level wacana, sementara petani masih menghadapi persoalan klasik: distribusi yang timpang, harga yang tidak stabil, hingga ketergantungan pada tengkulak.

Alih-alih sekadar forum diskusi, publik menuntut keberanian kebijakan yang berpihak. Ekonomi “pro rakyat” bukan hanya soal retorika kolaborasi, tetapi keberpihakan nyata—mulai dari anggaran, regulasi, hingga pengawasan yang tegas terhadap praktik ekonomi yang timpang.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Gumilang, Kota Depok, itu ditutup dengan sesi tanya jawab. Sayangnya, seperti banyak forum serupa, jawaban konkret atas kegelisahan publik masih terasa menggantung.

Di tengah panggung diskusi yang rapi, suara rakyat kecil masih menunggu untuk benar-benar didengar—bukan sekadar dijadikan tema.(wismo).