Black out Kang Dedi Mulyadi Di Depok

 

Black out  Kang Dedi Mulyadi
Di Depok

Opini Wismo Basuki

PantauTerkini.com,Depok-Sudah semestinya  para wartawan  melakukan "black out" kepada pejabat publik yang tidak mau mengerti dengan keberadaan  wartawan dan bangga nya menghentikan  program kerja sama dengan media  di Propinsi Jawa Barat dan mengaku  berhasil melaksanakan efisiensi  anggaran  dari 49 Milyard rupiah  menjadi 3 milyard  rupiah efisiensi 94 %.

Ia  bangga menggunakan medsos  mampu mensosi alisasikan program   kerjanya  dan dengan menggunakan medsos dia mengklaim   berhasil membantu puluhan rakyat kecil.

Penggunakan medsos dia juga mampu meraub puluhan  milyaran rupiah ke dalam kocek dan tidak mengandalkan gaji sebagai pejabat negara'.

Dengan dalih efisiensi dirinya mengikis  kerjasama  media  pers  dan  Pemda Jabar   dengan hanya milihat dari sisi nominal angka angka saja tidak melihat dari  sosial ekonomi yang terjad dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Ia tidak menyadari fungsi pers sebagai kontrol sosial dan patner pemerintah propinsi Jawa Jawa Barat sudah terjalin selama berpuluh tahun dan telah mampu memberikan kontribusi di dalam penyebaran informasi pembangunan dan kontrol sosial kepada pemerintah Jawa Barat.

Nampaknya KDM  tidak melihat Kerja sama pers dengan pemerintah  daerah sebagai simbiosis mutualistis kerja sama yang saling mengun tungkan  bukan sekedar hitungan angka saja.

Hubungan  tidak dilihat dari sisi sosial ekonomi yang lebih luas lagi secara tidak langsung juga meningkat kesejahteraan dari  ribuan wartawan.

Dengan kerja sama  tersebut kehidupan masyarakat pers dan keluarganya yang sedikit banyak dapat  tertopang dari kerja sama  dari  pemasangan iklan,rillis, liputan berita dan lain lain.

Anggaran publikasi dan kerja sama yang dipangkas tentu tidak  hanya di Propinsi Jawa Baray tetapi tentu saja dengan 27 kota dan kabupaten yang ada di wilayah  ini, termasuklah di Kota Depok.

Dimana  selama ini Kominfo, Protokol, DPRD,PDAM Tirta Asasta dan beberapa instansi lainnya melakukan kerja sama dalam pemberian rillis kepada wartawan dalam kegiatan resmi institusi nya untuk di publish kepada masyarakat

Kegiatan pemberian rillis. Kepada wartawan belakangan Iki ketika ditanyan kepada institusi yang berkaitan , dan jawabannya sama, tidak ada rillis  akibat  kebijakan anggaran  diefisiensi.

Akibat  program ini nerapa ribu wartawan  di Jawa Barat  terkena dampak dan juga di daerah lainnya di Indonesia?

Pemotongan  Anggaran  Media tersebut  berdampak kepada ribuan  wartawan secara tidak langsung

Dan  bagaimana dengan kunjungan ke tiga kalinya di. Depok  hari ini Selasa tanggal 21 Oktober 2025 yang katanya juga "zoong". Untuk  peliputan wartawan ibarat kerja Bhakti lilahitaallah padahal kegiatan tersebut sebagai syi'ar KDM di Kota Depok dalam menyampaikan program kerja nya.

Maka  sudah sepantasnya  setiap ada KDM di Depok di black out saja..?

Memang akan menjadi pro dan kontra di sisi lain nilai beritanya cukup tinggi tetapi dengan klaim   KDM sudah cukup menggunakan medsos untuk mempublikasikan kegiatannya  di Depok.

Hal ini memang menyakitkan dan memandang tak perlu adanya media lain meliputnya selain medsos yang dimilikinya dan jika pun diliput media memang itu pekerjaan wartawan untuk meliput.

Sehingga tidak heran dalam kunjungannya di Kota Depok Hari Selasa  lalu tanggal 21 Oktober lalu, beberapa wartawan  justru menyoroti fungsi  lift pada  Gedung Baleka 2 yang saat ini masih dalam perbaikan  menjadi lebih menarik  dibandingkan kunjungan  KDM ke Depok di Lantai 10.

Mereka lebih melihat  Kondisi Lift gedung tersebut, dalam situasi normal saja  puluhan  karyawan bahkan. ratusan  melakukan antri panjang, untuk naik Lift.

*Mereka mengantri bagai  uler lingkar setiap harinya*

Lantas apa kaitannya dengan kunjungan KDM   di lantai 10?

Ya kita melihat kepada fungsi  lift Pemkot Depok di Gedung Baleka 2 itu dapat melayani ratusan orang dalam satu saat apa tidak ?

Apakah akan mampu. melayani ratusan orang yang naik ke satu tujuan  yakni lantai 10 Gedung Baleka 2 dalam waktu yang .bersamaan ?

Namun Alhamdulillah kegiatan di Lantai  10 Gedung Baleka Konon tertib,aman, dan kondusif.

Pada sisi lainnya segenap wartawan justru  menanti  sesuatu yang  bakalan terjadi,
Tapi Alhamdulillah tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bersama.

Padahal beberapa wartawan berharap akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Kembali pada kekecewaan   wartawan Depok  dengan program  efisiensi, pemo tongan  dan menghilangkan kerjasama dengan media di hentikan secara tidak menambah beratnya kehidupan wartawan.

Sementara itu,penghentian kerja sama Pemda Provinsi Jawa Barat dengan media massa mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan memangkas anggaran kerja sama dengan media massa hingga 94%, dari Rp 49 miliar menjadi Rp 3 miliar per tahun.

KDM sendiri  berkilah langkah ini dianggap sebagai implementasi Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran publikasi.

Pengamat kebijakan publik, Kristian Widya Wicaksono, mendukung efisiensi dan peralihan ke media digital, namun khawatir tentang dampaknya terhadap ekosistem media, terutama media cetak lokal.

Ia menekankan pentingnya rencana mitigasi untuk melindungi para pelaku usaha dan karyawan media yang terdampak.

Selain itu, Kristian juga menyoroti pentingnya penguatan media digital pemerintah sebagai kanal sosialisasi kebijakan dan meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam mengelola komunikasi digital.(**).