Masalah Quota Kursi Kosong Dan Potensi UHC Akan Terhapus Mendapat Perhatian Serius Ade Firmansyah
Masalah Quota Kursi Kosong Dan Potensi UHC Akan Terhapus Mendapat Perhatian Serius Ade Firmansyah
PantauTerkini.com,Depok- Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah, dari Fraksi PKS, menyoroti masalah adanya kuota kosong pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP di Kota Depok. Berdasarkan data yang ia terima, masih terdapat 97 kursi kosong yang belum terisi di beberapa sekolah negeri. Ade mendesak Wali Kota Depok untuk menggunakan diskresinya agar kursi-kursi tersebut dapat diisi oleh anak-anak dari keluarga tidak mampu (4/8/2025).
Optimalkan Kuota Kosong untuk Warga Tak Mampu
Ade Firmansyah menilai pemerintah harus hadir dalam melayani hak-hak pendidikan masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu. Ia menyarankan agar 97 kursi kosong yang ada dioptimalkan. Menurutnya, pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, memiliki peran penting untuk membantu siswa tidak mampu agar bisa melanjutkan sekolah dari SD ke SMP.
"97 kursi ini saya meminta kepada Wali Kota menggunakan diskresinya agar mengoptimalkan kursi kosong ini untuk bisa diisi oleh warga Depok, terutama yang tidak mampu," tegas Ade.
Selain itu, Ade juga menyoroti program Rintisan Sekolah Sehat Gizi (RSSG) di Kota Depok. Berdasarkan data per 1 Juli, terdapat 488 kursi kosong dalam program ini. Ade menemukan adanya ketidakmerataan dalam keterisian siswa di sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari RSSG.
"RSSG itu keterisiannya tidak rata. Ada sekolah yang jumlah keterisiannya banyak, ada yang hanya dua atau tiga," ungkap Ade.
Ia juga menyoroti aturan yang menyebutkan sekolah berstatus RSSG tidak boleh menerima siswa reguler berbayar. Ini menjadi masalah karena operasional sekolah yang pendekatannya berdasarkan jumlah murid, bukan kepesertaan sekolahnya.
"Coba bisa dibayangin, anggap aja misalkan, kalau sekarang Rp3 juta (bantuan per murid), kalau yang isinya cuma 2, berarti cuma disiapkan Rp6 juta. Cukup enggak untuk satu tahun ke depan operasionalnya? Itu tadi yang saya bilang, rombelnya," jelas Ade.
Ade Firmansyah menegaskan bahwa persoalan ini akan menjadi agenda utama Komisi D. Ia berencana mendorong pimpinan Komisi D untuk mengundang Dinas Pendidikan dalam rapat yang akan dijadwalkan pekan depan.
Selain itu
Ade Firmansyah anggota Komisi D DPRD kota Depok menyoroti masalah Pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin di Kota Depok, atau Universal Health Coverage (UHC), terancam dihapus pada tahun 2026.
Ade Firmansyah menyoroti potensi penghapusan program akibat berhentinya bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menilai,“UHC ini penting karena banyak warga yang tidak mampu atau tidak memiliki BPJS, jadi sangat membantu saat mereka butuh dirawat,” kata Ade Firmansyah kepada wartawan usai sidang paripurna.
Ia katakan, pada tahun 2024 dan 2025 ini, Pemprov Jawa Barat sudah tidak lagi membe rikan bantuan 40% dari kebutuhan anggaran UHC. Pemprov berdalih pemerintah kabupaten dan kota sudah mendapatkan bagi hasil pajak, sehingga fokus intervensi provinsi kini beralih ke infrastruktur.
“Ini membuat APBD kota harus menanggung seluruh biaya UHC. Keputusan ini sepenuh nya ada di tangan Wali Kota,” tambahnya.
Ade Firmansyah pun mendesak pemerintah kota untuk mencari solusi agar program UHC bisa tetap berjalan.(Wismo).
Komentar
Posting Komentar