Fraksi PKS Pertanyakan Wacana Penghentian UHC dan Pemindahan Pembangunan Mesjid Al Qudus

 

Juru bicara Fraksi PKS Depok Haji Bambang Sutopo dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Depok Selasa(12/08/2025).



Fraksi PKS  Pertanyakan   Wacana Penghentian UHC dan Pemindahan  Pembangunan Mesjid Al Qudus 




PantauTerkini.com,Depok-Sidang Paripurna DPRD Depok mendengarkan  Tanggapan Fraksi  terhadap penyempaian nota keuangan perubahan apbd 2025 berlangsung di gedung DPRD setempat jalan Boulevar, Grand Depok City GDC Selasa siang  12 Agustus 2025.


Sidang dipimpin ketua DPRD Ade Supriatna dihadiri  dua pertiga  Anggota dewan yang ada.


Sidang diawali dengan mendengarkan Tanggapan Fraksi PKS dengan Juru bicara Haji Bambang Sutopo yang menyampaikan pandangannya terkait pendapat asli daerah dan potensi pendapatan lainnya yang akan mendukung keuangan  anggaran belanja daerah.

Pada sisi lainya fraksi PKS Depok tetap memandang dan merasa prihatin dengan  beberapa permasalahan yang menyangkut harkat hidup manusia banyak warga  masyarakat Depok.

Permasalahan tersebut diantaranya masalah sampah di TPA Cipayung yang belum juga selesai, Masalah dana U H C yang dikhawatirkan kan akan hilang pada tahun anggaran mendatang akibat dihentikan nya kucuran bantuan biaya kesehatan  dari propinsi Jawa Barat.

Selain itu juga masalah batalnya pembangunan Mesjid Al Qudus di Pondok Cina yang anggarannya sudah tersedia 20 milyard rupiah

"Dengan rencana pemindahan ke Juanda Cimanggis Depok tentunya Anggaran dari mana.sementara status tanah dan anggarannya pun menjadi mentah lagi karena peminda han lokasi pembangunan dan lain lain."tutur Bambang.

Menyinggung tentang "sentilan"?

Partai Kebangkitan  Bangsa PkB melalui jurubicara Babai Suhaemi terkait permasalahan  yang disampaikan dalam tanggapan umum Fraksi PKS, Bambang Sutopo menilai jawaban atas pertanyaan nyaan tersebut disampaikan langsung  Walikota Depok Supian Suri.

"Jadi  Walikota Supian Suri tidak mempunyai kesempatan lagi menjawabnya pada Sidang Paripurna tersebut."terangnya.


" Ya semestinya jawaban PKB disampaikan pada kesempatan sidang lain bukan pada  sidang  tanggapan fraksi terhadap perubahan anggaran tahun 2025."pungkasnya (wismo).

Komentar

  1. Tiga program yang menyangkut harkat hidup orang banyak semestinya jika tidak dilanjutkan ada sebuah pengkajian terkait dampak sosial terhadap rakyat...

    BalasHapus

Posting Komentar